Sejak mogok buruh Freeport sampai saat ini, memasuki tahun ke-8 (Timika 1 Mei 2017- tahun saat ini), belum Pengorganisasian rekonsiliasi buruh mogok direorganisasi serikat buruh menjadi beban Yapekopa Divisi Perburuhan Kampanye dan Pengorganisasian, yang mengoordinasikan dan memberikan kebijakan lintas sektor dan transversal serta mengorganisir dukungan kampanye kepada afiliasi nasional, dan Federasi Serikat buruh lokal berdedikasi nasionalisme. ini melacak dan memandu kegiatan organisasi menjadi kegiatan kampanye penyelesaian mogok freeport yang kohesif.

Komunikasi

Divisi Komunikasi membentuk profil publik Yapekopa Foundation dan memastikan pesan, kebijakan, kegiatan, dan kampanyenya dikomunikasikan secara efektif kepada afiliasi dan audiens global. Ini bekerja sama erat dengan pejabat dan departemen pengusaha Freeport. ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan produksi dokumen untuk Badan Pemerintahan dan untuk komunikasi resmi dengan afiliasi dari proses mediasi penyelesaian mogok sah yang cukup lama, serius, tidak melanggar hukum dan Hak dasar mogok anggota Serikat pekerja.

Kebijakan Ekonomi dan Sosial

Yapekopa Foundation berupaya meningkatkan kerja sama antar pemerintah untuk memastikan bahwa dimensi sosial globalisasi, termasuk pekerjaan yang layak dan hak-hak pekerja yang mendasar, berada tepat di pusat pengambilan keputusan di lembaga-lembaga global dan regional utama dunia.

Yapekopa juga bekerja dengan mitra Serikat Pekerja Global untuk mempromosikan aturan efektif yang mengatur perilaku bisnis swasta. Kami berupaya mencapai kerangka kerja internasional untuk dialog sosial dan perundingan bersama, dan sistem tata kelola perusahaan yang meminta pertanggungjawaban manajemen atas dampak sosial dari kegiatan bisnis.

Fokus utama pekerjaan Yapekopa Foundation adalah untuk memastikan penghormatan penuh dan universal terhadap Hak-Hak Pekerja Dasar ILO, yang menjamin hak untuk berorganisasi dalam serikat pekerja, hak untuk perundingan bersama, perlindungan dari diskriminasi, dan penghapusan pekerja anak dan kerja paksa.

Kesetaraan

Tuntutan pekerja untuk keadilan universal, kesetaraan, inklusi, dan kemajuan sosial harus menjadi inti dari agenda multilateral global utama. divisi Kesetaraan bekerja untuk mempromosikan tuntutan ini secara global di Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memajukan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), untuk mendorong tata kelola migrasi tenaga kerja berbasis hak, untuk mempromosikan kesetaraan gender, untuk mempercepat integrasi perempuan dan kaum muda di dunia kerja, dan untuk memerangi diskriminasi di tempat kerja dan di masyarakat.

Keuangan

Divisi Keuangan memastikan stabilitas keuangan, transparansi, dan manajemen sumber daya organisasi yang efektif.

Sumber Daya Manusia dan Hubungan Donor

Divisi mengembangkan dan menerapkan kebijakan SDM, menyediakan layanan personalia dan mengawasi administrasi staf. Ini menangani proses rekrutmen, orientasi, dan off-boarding. Selain itu, ia mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan staf, mengoordinasikan program pelatihan dan pengembangan, dan mengelola sistem penggajian untuk staf Yapekopa Foundation.

Ini juga berfungsi sebagai titik kontak utama untuk semua donor eksternal, dengan fokus pada menarik, mengamankan dan mengelola pendanaan donor untuk mendukung tujuan organisasi. Ini mengawasi dan mengoordinasikan berbagai inisiatif dan kegiatan yang didanai donor bekerja sama dengan berbagai departemen.

Bersama dengan Departemen Keuangan, ia ditugaskan untuk mengembangkan rencana strategis untuk tahun-tahun mendatang, berdasarkan dana donor yang diasumsikan, dan harus dapat beradaptasi jika dana dihentikan atau dikurangi – situasi yang, sayangnya, saat ini memengaruhi pendanaan beberapa organisasi pendukung solidaritas serikat buruh.

Hak Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Serikat buruh Papua

Divisi ini mengoordinasikan dan memberikan dukungan solidaritas lokal kepada afiliasi, membantu afiliasi dan anggotanya dengan alat hukum yang diperlukan untuk membela hak-hak mereka di tingkat nasional, regional dan internasional. Ini memajukan dan membela hak-hak pekerja di lembaga dan organisasi tata kelola tenaga kerja internasional yang kegiatannya berdampak pada realisasi hak dan kepentingan pekerja.

Operasi

Divisi Operasi memastikan jalannya fungsi administrasi organisasi, melalui operasi internal yang efektif dan organisasi pertemuan untuk badan-badan Konstitusional,